Home / Media / Siaran Pers / Panja Ruu P Ks Dpr Ri Sambut Solusi Icmi

Panja RUU P-KS DPR RI Sambut Solusi ICMI


Posted on Sabut, 21 Sep 2019 17:56 WIB


Panja RUU P-KS DPR RI Sambut Solusi ICMI

 Jakarta (ICMI Media) - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) mengapresiasi perhatian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam memberikan masukan untuk RUU P-KS.  Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ICMI dengan Komisi VIII DPR RI, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Ketua Tim Perumus ICMI Dr. Sri Astuti Buchari , M.Si hadir didampingi oleh Masnah Sari, SH, Dr. Herawati Tarigan, dan Direktur Eksekutif Sekretariat ICMI Pusat Sibawaihi. Tim Perumus lainnya adalah Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala, S. Hubeis (Pakar Gender, Guru Besar IPB) dan dr. Hanny Nilasari, Sp. KK (K) (Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual – Perdoski). 

Anggota Komisi VIII yang menerima Tim ICMI antara lain Ketua Panja RUU P-KS Drs. Marwan Dasopang. M.Si, serta Anggota Panja Endang Maria Astuti, S.Sg, SH., dan Adi Putra Darmawan Tahir.

Ketua Panja RUU P-KS Drs. Marwan Dasopang. MSi menyambut inisiatif Tim Bidang Perempuan, Anak, dan Remaja ICMI yang dipimpin Wakil Ketua Umum ICMI Dr. Sri Astuti Buchari, MSi memberikan berbagai pilihan solusi. Sikap ICMI Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai memberikan jalan keluar dari perdebatan yang mengemuka.

“Alhamdulillah, ICMI memberi alternatif dan solusi. Saya senang mendengarnya. Ada bahan yang bisa kita sodorkan kepada teman-teman,” ujarnya. 

Dalam perjalanannya, sejak diprakarsai DPR, RUU P-KS sangat dinamis serta menuai pro dan kontra, baik dari internal DPR maupun eksternal di masyarakat. Sejalan dengan ICMI, dalam menyelesaikan RUU P-KS, Panja menjunjung keberpihakan terhadap  korban-korban yang kasusnya kini makin marak terjadi.

RUU P-KS mengandung beberapa bagian substansi, yakni Judul, Definsi, serta Pidana dan Pemidanaan, termasuk perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi. Polemik RUU P-KS tidak lepas dari perdebatan soal Judul dan Definisi. Dalam pemilihan Judul, antara ‘Kekerasan’ atau ‘Kejahatan’, Panja belum kunjung menemukan titik bertemu. 

Menurut RUU P-KS, Definisi Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Bagian Definisi menjadi perdebatan panjang di antara anggota Panja. Salah satunya, soal ‘hasrat seksual’, apabila dalam keadaan tidak ada yang keberatan atau suka sama suka, maka tidak masuk kategori kekerasan. Inilah yang dikhawatirkan sebagai pintu masuk perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Substansi ketiga yang diperdebatkan adalah terkait pidana dan pemidanaan. Sedangkan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih digodok Komisi III. Agar DPR tak melahirkan UU yang saling bertabrakan, Panja RUU P-KS Komisi VIII disarankan menunggu RKHUP disahkan.

Ketua Panja berharap ICMI bisa membantu memberikan masukan bagaimana mendefinisikan dengan perasa baru supaya definisi tidak ambigu. Artinya, baik judul maupun definisi bisa merangkum kebutuhan dan mencegah kekhawatiran kita bersama.


Tags : Cendekiawan Muslim Dialektika ICMI ICMI Peduli ICMI Pusat Indonesia Kebangsaan Kenegaraan Pengurus ICMI Politik Siaran Pers





Detail side

Media Terpopuler