Home / Media / Siaran Pers / Icmi Pengawasan Kekerasan Seksual Harus Merangkul Semua Pihak

ICMI: Pengawasan Kekerasan Seksual Harus Merangkul Semua Pihak


Posted on Selasa, 6 Ags 2019 11:23 WIB


ICMI: Pengawasan Kekerasan Seksual Harus Merangkul Semua Pihak

Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim sIndonesia (ICMI) berharap institusi agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (KPPA) serta instansi terkait berperan aktif melakukan pemantauan terhadap isu kekerasan seksual. 

Pasalnya selama ini pemantauan kekerasan seksual hanya dilakukan pada ranah Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Bab sepuluh pasal 81 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

"Seharusnya pemantauan itu (kekerasan seksual-red) bukan diselenggaran oleh Komnas Perempuan saja, tetapi pemantauan harus diselenggaran dengan melibatkan pihak-pihak, institusi agama, dan KPPA itu dong yang dirangkul," ujar Sri Astuti Buchari, Wakil Ketua Umum ICMI, dalam diskusi media dialektika di  Euro Management, Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2019. 

Selain itu pihaknya berpendapat, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tetapi bisa juga menimpa laki-laki. 

"Termasuk kekerasan seksual juga dapat terjadi pada semua usia dan gender," tambah dia. 

Oleh karna itu, kata Sri Astuti, RUU PKS dibuat harus bersumber dari nilai-nilai moral agama, sosial, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan politik. Termasuk hukum, adat, kebiasaan, kepatutan, kearifan lokal yang sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

"Dan tentu agama disini harus berdasarkan kesepakatan dari lima agama yang ada di Indonesia. Dan saya rasa semua agama menolak adanya kekerasan seksual," ucap Sri Astuti. 

Pada kesempatan yang sama ICMI Juga mengomentari  judul Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menurutnya tidak tepat dijadikan judul RUU itu. 

ICMI ingin judul RUU yang lebih spesifik dan tidak subtantif. 

"Kata penghapusan ditiadakan saja dan kami usul jika di ganti menjadi RUU Kejahatan Seksual," tegas Sri Astuti.


Tags : Dialektika ICMI ICMI ICMI Pusat Indonesia Jaringan ICMI Kebangsaan Kegiatan ICMI Siaran Pers





Detail side

Media Terpopuler