Home / Berita / Berita Nasional / Mau Tahu Apakah Omnibus Law Benbenturan Dengan Hukum Nasional Berikut Ulasan Lbh Icmi

Mau Tahu Apakah Omnibus Law Benbenturan Dengan Hukum Nasional, Berikut Ulasan LBH ICMI


Posted on Senin, 27 Jan 2020 14:09 WIB


Mau Tahu Apakah Omnibus Law Benbenturan Dengan Hukum Nasional, Berikut Ulasan LBH ICMI

Otoritasnews.co.id – Pemerintah telah mengajukan dua RUU omnibus law (Bill) cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan kepada DPR, Kedua aturan tersebut dikenal juga dengan nama RUU Sapu Jagat. Selanjutnya akan disusul oleh beberapa kluster Ominbus Law lainnya.

Omnibus Law adalah aturan yang disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Namun, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), Yulianto Syahyu menanggapi Konsep hukum Omnibus Law dengan “hati-hati dengan Omnibus Law, bisa saja tujuan pembentukannya akan berbeda dengan aplikasi/dampaknya. Contoh RUU Omnibus Law sangat merugikan kaum buruh, dan lainnya

“Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Apa dasar hukumnya? Ini inkonstitusional, seyogyanya di UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur tentang Omnibus Law, tapi tidak ada, artinya Omnibus Law itu sama dengan UU, tdk sebagai UU Payung, makanya ini sangat berbahaya”. kata Syahyu kepada Otoritasnews.Co.Id di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Celakanya lagi, sambung Sahyu, bila 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. UU tersebut direvisi lantaran dinilai menghambat investasi.

“Mengenai investasi saat ini lancar-lancar saja. Jadi tanpa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja semuanya dapat berjalan lancar,” tandasnya.

Ia menjelaskan, omnibus law adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Jika Omnibus Law sama hirarkinya dengan UU maka regulasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah akan leluasa mengatur segala sesuatu tanpa persetujuan representasi rakyat (DPR), apa jadinya Republik ini?

“Jadi ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan,” terangnya.

Menurut Syahyu, RUU Omnibus Law ini akan berbenturan dengan sistem hukum nasional. Pasalnya, konsep yang diadopsi Perpres Nomor 91 Tahun 2017 itu merupakan kebijakan yang lazim digunakan dalam membuat regulasi di Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut sistem common law.

“Di Indonesia, pembuatan aturan mengacu pada sistem civil law yang banyak dipraktikkan di negaranegara Eropa Kontinental. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, kebijakan perizinan berusaha terintegrasi yang berbasis omnibus law itu rentan mengalami uji materi (judicial review), ini yang menjadi persoalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini berpendapat, jika dipahami secara yuridis formil, maka penerapan konsep omnibus law masih relevan dan bisa diterapkan di Indonesia, dengan catatan Omnibus Law sebagai UU Payung selanjutnya di dibawahnya ada UU ditataran implementasi. Ini perlu amandemen UUD 1945, atau setidaknya dicarikan dasar hukumnya. Kalau tidak demikian sistem ketatanegaraan ini akan jadi amburadul dan seenak udele.

“Saat ini yang masih berlaku adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara teoritis maupun normatif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah melalui UU Nomor 15 tahun 2019,” paparnya. (Arum)

Sumber: https://www.otoritasnews.co.id/mau-tahu-apakah-omnibus-law-benbenturan-dengan-hukum-nasional-berikut-ulasan-lbh-icmi/


Tags : ICMI ICMI Pusat Indonesia Kebangsaan Kegiatan ICMI Keislaman Sosial




Jimly Asshiddiqie: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang
Jimly Asshiddiqie: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang
FPI saat ini jadi perhatian setelah pimpinannya, Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq kembali pulang ke Tanah Air dari Arab Saudi. Habib Rizieq sebelumnya menetap sekitar 3,5 tahun di Saudi.
Kamis, 26 Nov 2020

Detail side

Berita Terpopuler