Home / Berita / Berita Nasional / Icmi Sambut Baik Rencana Pemindahan Ibu Kota Ke Kaltim

ICMI Sambut Baik Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim


Posted on Senin, 2 Sep 2019 13:49 WIB


ICMI Sambut Baik Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan, tepatnya ibu Kota baru akan berada di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyambut baik rencana pemindahan ibu kota. Menurut Jimly, hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan transformasi kontribusi perekonomian wilayah.

Terpenting menurutnya, pemindahan ibu kota harus didasari oleh undang-undang yang jelas serta disepaki bersama oleh rakyat Indonesia. 

"Yang penting pemindahan ibu kota harus berdasarkan undang-undang, tidak bisa hanya denga statement harus dengan undang-undang. Artinya mayoritas rakyat menyetujui melalui wakil- wakil nya di DPR. Jadi nanti kalau sudah disepakati why not, enggak ada masalah," ujar Jimly. 

Ia juga mencermati jika pemindahan ibu kota tidak musti diikuti oleh pemindahan seluruh kantor pemerintahan. Pasalnya, masih ada kementerian atau lembaga (K/L) yang fungsinya bisa berjalan tanpa harus berpindah bangunan fisik.

"Yang kedua pemindahan ibu kota itu tidak perlu semua kantor negara pindah, bisa aja misalnya kantor pengadilan dipusatkan di Bogor, jadi MA, MK tetap di Jawa misal," katanya. 

Menurutnya, kantor K/L yang seharusnya dipindahkan ke ibu kota baru adalah instansi yang pengambilan kewenangannya harus diambil secara terpusat. Dalam hal ini, ia mencontoh DPR, MPR, DPR, DPD, dan kementerian yang berdekatan langsung dengan presiden yang kantornya harus berdekatan dengan Istana Presiden.

"Tapi pusat pemerintahan dalam hal ini yang saling berkait DPR, MPR, DPD, dan kantor presiden dan kementerian itu di satu lokasi, itu namanya ibu kota pemerintahan, tapi pengadilan boleh saja di tempat lain, enggak usah ditumpuk disatu tempat. Misalnya di Jerman pusat pengadilan, MA, MK ada di kota kecil, nama nya carsurin sedangkan ibu kota pemerintahan ada di Berlin bisa saja, jadi bisa saja yag dipindahan kantor presiden nya dulu," jelas Jimly.


Tags : Cendekiawan Muslim ICMI ICMI Pusat Indonesia Jimly Kebangsaan Kenegaraan Sosial





Detail side

Berita Terpopuler