Home / Berita / Berita Nasional / Catatan Dan Harapan Icmi 2021

Catatan dan Harapan ICMI 2021


Posted on Selasa, 29 Des 2020 08:44 WIB


Catatan dan Harapan ICMI 2021

Tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat, tak hanya bagi nasional juga global. Imbas dari ketidakpastian dunia akibat pandemi Covid?19, menimbulkan berbagai tantangan baru di tengah perjalanan bangsa ke depan. Semua rencana pelaksanaan di segala sendi kehidupan menjadi tersendat akibat pandemi. Jalan satu-satunya yang paling masuk akal adalah mengaktifikan survival mode serta mengenyampingkan aspek pertumbuhan dan peningkatan. Sementara, strategi dan penanggulangan pandemi sangat mengkhawatirkan dan tidak sistematis. Kita membutuhkan lebih kuat lagi sinergi dan kerjasama yang solid antara anak bangsa.

Di sisi lain, kita belum bisa mengendalikan nafsu politik pasar bebas yang larut dengan prioritas jangka pendek. Kondisi pandemi dimanfaatkan para elit yang tergesa-gesa mengeluarkan keputusan kontraproduktif, alih-alih prioritaskan agenda utama mengatasi pandemi. Sehingga, yang muncul adalah resistensi rakyat yang sudah sedemikian payah bertahan di tengah resesi. Sementara itu, mendekati pengujung tahun, publik dikejutkan insiden-insiden yang menggedor rasa keadilan. Isu ini juga harus ditangani secara hati-hati demi menjaga keutuhan bangsa.   

Berdasarkan perkembangan di atas, ICMI menyajikan refleksi perjalanan bangsa sepanjang tahun 2020 serta prospek dan harapan di tahun 2021 dengan hal-hal sebagai berikut:

Bidang Ideologi

1. Pemerintah hendaknya mampu mengantisipasi perkembangan yang dinamis dan kemungkinan penetrasi dari kekuatan luar dalam berbagai perspektif kehidupan dan isu politik terutama berkaitan isu munculnya kembali ideologi komunis dan ideologi kapitalis-liberal yang dikhawatirkan dapat merongrong Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sudah final serta bertentangan dengan UU yang berlaku.

Bidang Politik dan Demokrasi

2. Kebijakan dan cara mengelola negeri termasuk menyusun regulasi perlu penyesuaian. Sehebat apapun rancangan undang-undang yang disusun sebelum Covid, terpaksa harus di re-evaluasi, agar relevan dengan tantangan kebutuhan terkini. Maka, ICMI berharap para pemangku kebijakan dapat lebih arif dalam membuat keputusan yang selalu berada di koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Dalam membangun demokrasi, mengelola perbedaan pendapat, termasuk dalam penegakan hukum harus tetap mengedepankan kaidah kemanusiaan, persaudaraan, dan pertimbangan keutuhan bangsa dalam bingkai Pancasila. Tindakan kekerasan dan represif hanya akan menimbulkan luka bangsa yang berkepanjangan. Maka, dalam menyikapi perbedaan pandangan di tengah masyarakat, hendaknya pemerintah dan kelompok masyarakat  menciptakan atmosfir yang kondusif dan harmonis sebagai pengejawantahan kebhinekaan.

Bidang Hukum

4. Telah jelas di depan mata bahwa hukum di negeri ini telah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk maksud tertentu yang berseberangan dengan nilai Pancasila khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Hukum tampak demikian tumpul ke atas bagi para koruptor, para mafia narkoba, para pengusaha prostitusi, dan human trafficking, tetapi amat tajam bagi pelanggar protokol kesehatan, yang belum jelas dasarnya, karena tidak memiliki alasan kuat. Regulasi Covid-19, kemudian menjadi pedang tajam terhadap kaum yang kritis, sedangkan berbagai macam kebijakan dari pemerintah malah diakselerasi.

5. Sepanjang tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan 8 operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi. Prestasi KPK harus diperkuat dengan tidak sekadar OTT tapi juga aktif dalam aspek pencegahan dan pengawasan. KPK juga harus lebih aktif menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dari masyarakat serta mendalami bukti-bukti petunjuk dari perkara-perkara sebelumnya.

Bidang Pendidikan

6. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanah konstitusi negara, penetapan kebijakan dan implementasinya kini dituntut kompatibel dengan tantangan pandemi Covid-19. Tak bisa dimungkiri, bahwa belajar dari rumah mereduksi fungsi dan tujuan pendidikan dan menjadi sekadar partisipatoris. Hal ini berisiko mengganggu kualitas generasi bangsa ke depan. Maka perlu ada inovasi pendidikan, khususnya teknologi pembelajaran canggih yang beradaptasi dengan kenormalan baru tanpa mengurangi kualitas kegiatan belajar-mengajar.  

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama tiga kementerian yang terkait mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka bisa kembali dimulai pada Januari 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Meski bersifat diperbolehkan, bukan diwajibkan, ICMI berpendapat, Negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelaksanaannya. 

8. Aspek pendidikan akhlakul karimah penting diperhatikan. Akhlak terhadap Pencipta, akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap alam semesta. Akhlak ini tidak bisa tanpa keteladanan.  Sekarang, dengan PJJ, keteladanan secara tatap muka tidak dilakukan, karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu,  diperlukan kreativitas pendidik untuk dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran secara cerdas dan optimal agar aspek keteladanan ini dapat tersampaikan kepada anak didik, termasuk mahasiswa. Video Clip dan film-film pendek yang mengajarkan keteladanan diperlukan agar dapat menyentuh hati objek pembelajar. Pendidik bisa juga membuat video atas dirinya melakukan contoh akhlak terhadap tiga objek tersebut.

9. Masih ada ketimpangan biaya pendidikan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dan kementerian lainnya. ICMI mendorong pemerintah untuk adil dalam merealisasikan anggaran biaya pendidikan.  Alokasi Anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan hanya 75 triliun dari total anggaran 500 triliun atau 20% dari alokasi anggaran pendidikan. Selebihnya dikelola oleh Kementerian lainnya yang menyelenggarakan bidang pendidikan.

Bidang Kesehatan

10. ICMI berharap pemerintah agar memperhatikan dengan seksama dan bijak dalam masalah Regulasi Pendemik Covid-19 serta mendengarkan terlebih dahulu pendapat para ahli kesehatan tentang berbagai isu yang berkembang tentang penggunakan vaksin serta tidak gegabah dalam pengambilan keputusan mengingat konsekwensinya bagi kesehatan masyarakat di masa mendatang.

11. Indonesia telah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac. Pada Januari 2021 mendatang, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap pakai lain yang tiba. Untuk itu, ICMI berharap Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat bersinergi terutama dalam menghadirkan aspek halalan thayyiban serta kemananan dalam pelaksanaan vaksinasi.

Bidang Ekonomi

12. ICMI berharap tahun 2021 akan lebih cerah. Setelah terkontraksi hingga 5,32 persen pada triwulan II 2020, ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan yang berarti. Hal ini ditandai proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas triwulan IV 2020 yang melanjutkan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan tetap terkontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target 5,3 persen. Kendati demikian, ekonomi terus pulih berkat kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.  

13. ICMI berharap pemerintah memperhatikan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan cara membuka bidang-bidang industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya mengingat di masa pandemic ini jumlah penggangguran pada tahun 2020 ini sudah pencapai 9,77 juta jiwa dan tingkat kemiskinan meningkat mmmenjadi 26,42 juta jiwa serta Gini Ratio yang telah mencatat sebesar 0,393 per-bulan Maret 2020. Peningkatan nilai jumlah pengangguran, kemiskinan dan Gini Ratio yang demikian melonjak tinggi ini, khawatir menimpulkan gejolak sosial dan berbagai aspek kehidupan menjadi tidak stabil.

 

Demikian Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Prospek Tahun 2021 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibuat dengan ketulusan sebagai tanggung jawab moral dan intelektual kami. Semoga Allah memberkahi upaya kita dalam mensejahterakan rakyat.

 

MAJELIS PENGURUS PUSAT

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM.

 


Tags : Cendekiawan Muslim ICMI ICMI Daerah ICMI Pusat Kabar ICMI Kenegaraan Pengurus ICMI Tujuan ICMI




ICMI Bicarakan Calon Kapolri Tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo
ICMI Bicarakan Calon Kapolri Tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai calon Kapolri tunggal kepada DPR RI. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap Kapolri baru dekat dekat rakyat.
Kamis, 14 Jan 2021
Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka di AKhir 2020, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie: Mantan Menteri
Tiba-tiba Sampaikan Kabar Duka di AKhir 2020, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie: Mantan Menteri
Kabar duka didampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.
Jum`at, 1 Jan 2021
Dukung Merger Bank Syariah BUMN, ICMI: Integrasi Bukan Hal yang Mustahil!
Dukung Merger Bank Syariah BUMN, ICMI: Integrasi Bukan Hal yang Mustahil!
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan kehadiran Bank Syariah Indonesia patut disyukuri. Alasannya, bank ini membuktikan bahwa integrasi bisnis industri perbankan syariah bukan hal yang mustahil dilakukan.
Senin, 21 Des 2020
Jimly Asshiddiqie: Merger Bank Syariah Sudah Tepat
Jimly Asshiddiqie: Merger Bank Syariah Sudah Tepat
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai tepat penggabungan usaha (merger) tiga bank syariah milik Himbara, karena sesuai arahan yang disampaikan organisasi itu, pada beberapa tahun lalu.
Senin, 21 Des 2020
ICMI: Bank Syariah Indonesia Memperluas Market Share Keuangan Syariah
ICMI: Bank Syariah Indonesia Memperluas Market Share Keuangan Syariah
Ketua Umum ICMI, Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan dukungan penuh atas hadirnya Bank Syariah Indonesia yang baru terbentuk. Prof Jimly mengatakan bahwa sejak dua tahun lalu, ICMI memang sudah menyarankan agar dilakukan merger Bank Syariah guna memperkuat perekonomian Indonesia.
Jum`at, 18 Des 2020
Catatan Milad ICMI ke-30 dan Webinar Tema
Catatan Milad ICMI ke-30 dan Webinar Tema "Evaluasi Kritis Kondisi Nasional dan Global terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara"
Milad ICMI yang ke-30 merupakan usia yang cukup matang dalam ukuran dan perkembangan, suatu organisasi.
Rabu, 9 Des 2020
Bertempat di Gedung Merdeka,  Kota Bandung Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Milad Ke-30 ICMI
Bertempat di Gedung Merdeka, Kota Bandung Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Milad Ke-30 ICMI
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) akan menggelar pertemuan nasional dalam bentuk Webinar untuk Peringatan Milad ICMI ke-30.
Rabu, 2 Des 2020
Pertemuan Nasional dan Milad ICMI Ke-30
Pertemuan Nasional dan Milad ICMI Ke-30
Pada Senin, 7 Desember 2020, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) akan menggelar Pertemuan Nasional dan Webinar Peringatan Milad ICMI ke-30 dengan tema “Tantangan Indonesia di Kancah Dunia Pasca COVID-19".
Senin, 30 Nov 2020
Jimly Asshiddiqie: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang
Jimly Asshiddiqie: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang
FPI saat ini jadi perhatian setelah pimpinannya, Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq kembali pulang ke Tanah Air dari Arab Saudi. Habib Rizieq sebelumnya menetap sekitar 3,5 tahun di Saudi.
Kamis, 26 Nov 2020

Detail side

Berita Terpopuler