Home / Media / Siaran Pers / Jimly Kritik Peran Dpd Keberadaannya Kurang Dirasakan Daerah

Jimly Kritik Peran DPD, Keberadaannya Kurang Dirasakan Daerah


Posted on Kamis, 21 Mar 2019 09:19 WIB


Jimly Kritik Peran DPD, Keberadaannya Kurang Dirasakan Daerah

 Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejatinya punya peran cukup strategis dalam konteks legislasi nasional. Hanya sejak, sejak dibentuk tahun 2004, keberadaan DPD-RI belum maksimal. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie disela-sela kunjungannya ke TV One, Rabu (20/3). Menurut Jimly, jika merujuk UUD 1945 pasal 22 D, peran DPD cukup 'bertaring'. 

Dalam pasal tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa DPD-RI memiliki tugas legislasi dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dan pemilihan anggota BPK. 

"Termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang," ungkap Jimly. 

Hanya saja, kondisinya justru tak berjalan demikian. DPD justru melenceng dari cita-cita awal ketika dibentuk. 

"(DPD) sudah menyimpang. Lembaga ini dibentuk sebagai tempat berhimpunnya tokoh-tokoh daerah yang membawa aspirasi dari daerah dan non partisan. Sekarang sudah partaisasi," tegas Jimly. 

Menurut Jimly, lebih dari sepuluh tahun DPD RI berjalan namun keberadaannya tidak memberikan dampak signifikan bagi daerah. Bahkan  tidak memiliki peran yang kuat di parlemen. 

"Penyebabnya karena salah memposisikan diri, tidak membangun hubungan kolaborasi dan partnership dengan DPR," jelas Jimly.  

"Ini berbeda dengan di Amerika Serikat. Peran Senat memiliki pengaruh yang besar bagi pemerintahan. Bahkan di Indonesia saat ini akibat perubahan UU MD3, ada 60 persen lebih anggota DPD adalah pengurus partai," kritik dia.

Lebih lanjut, menurut Jimly ada peran strategis DPD yang tidak dijalankan yakni meyakinkan perbaikan UUD 1945 hasil amandemen. Serta penguatan keterwakilan yang membawa aspirasi daerah. 

"Agar fungsi tersebut berjalan maka anggota DPD seharusnya betul-betul bukan bagian dari anggota partai sehingha tanggung jawabnya tidak terbentur oleh perang kepentingan. Dan juga, yang memimpin DPD adalah sosok yang bisa berkolaborasi dengan semua pihak serta memiliki pengaruh yang kuat membawa peran DPD sesuai UUD 1945," pungkas Jimly. 

Adapun dalam kunjungan tersebut, Jimly didampingi sejumlah pengurus ICMI. Ada Wasekjen ICMI, Bimo Sasongko, Ibnu Mahmud, Agung Mozin, dan Abrory Djabbar, Wakil Sekretaris Dewan Pakar Prasetyo Sunaryo dan Irwanuddin, serta Direktur Eksekutif Sibawaihi.


Tags : ICMI Peduli ICMI Pusat Indonesia Jimly Ketua ICMI Politik






Media Terpopuler