Home / Media / Siaran Pers / Icmi Putusan Ptun Sudah Tepat Melarang Dan Membubarkan Hti

ICMI: Putusan PTUN Sudah Tepat Melarang dan Membubarkan HTI


Posted on Selasa, 8 Mei 2018 02:30 WIB


ICMI: Putusan PTUN Sudah Tepat Melarang dan Membubarkan HTI

Jakarta (ICMI Media) - Putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara hukum bahwa lembaga tersebut merupakan organisasi masyarakat (ormas) terlarang di Indonesia.

“Secara hukum sudah dibubarkan dan dilarang. Jangan sampai masih ada dan menimbulkan perpecahan,” kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Asshiddiqie pada diiskusi media Dialektika ICMI bertema Sikap ICMI Terhadap Sidang HTI, di kantor operasional ICMI, Jakarta, Rabu (9/5)..

Oleh sebab itu, menurut Jimly, bila masih ada sekelompok orang yang bersikukuh tetap ingin meneruskan perjuangan serta memelihara ideologi dianut HTI yakni khilafah, maka dapat saja ditindak secara hukum.

"Negara Indonesia memakai sistem pemerintah Republik berdasarkan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Indonesia sudah ideal, bermacam-macam agama bisa tinggal disini, tidak perlu diganti. Jadi sudah tepat jika HTI dibubarkan,” tutur Jimly. 

Namun, Jimly juga memberikan tanggapan positif kepada HTI yang memperjuangkan aspirasi sikap tidak setujunya melalui cara hukum di persidangan. ICMI meminta semua masyarakat memberikan kesempatan kepada HTI guna menggunakan hak hukumnya sampai akhir.

"Biarkan proses hukum pembubarannya selesai sampai akhir. Jangan sampai masih ada pihak yang tidak puas kemudian melakukan tindakan perpecahan," ujar Jimly.

Sementara itu, Ketua Koordinasi Advokasi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup ICMI, DR Ifdhal Kasim, menuturkan, sebuah organisasi atau kelompok yang ingin mendirikan sistem pemerintahan berbeda dengan dilaksanakan Indonesia selama ini patut dilarang.

“Putusan PTUN Jakarta sudah tepat, harus diapresiasi. Di sisi lain, jadi edukasi dan peringatan ke masyarkat juga tentang cara-cara berorganisasi,” kata Ifdal.

Meskipun kebebasan berorganisasi dijamin oleh UU dan demokrasi, namun tetap ada batasan tertentu yang harus mematuhi hukum negara. Ditambah lagi, ucap Ifdhal, HTI bukan sekadar ormas tap juga partai politik yang diartikan dari Hizbut Tahrir atau partai pembebasan.

Majelis hakim PTUN Jakarta pada Senin (7/5), mengetuk palu vonis menolak semua gugata HTI kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, HTI menggugat SK Menteri Hukum dan HAM mengenai pembubaran ormas HTI.

Majelis hakim menetapkan bahwa HTI terbukti ingin mengganti sistem pemerintahan yang sah di Indonesia serta berdakwah secara terbuka mengampanyekan pembentukan negara khilafah.

Sidang yang berlangsung selama sepuluh bulan itu berawal dari terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang berisi segala larangan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 


Tags : Keumatan Siaran Pers





Detail side

Media Terpopuler