Home / Media / Siaran Pers / Icmi Dorong Kenaikan Hpp Beras Untuk Jaga Stabilitas Harga Jual Dari Petani

ICMI Dorong Kenaikan HPP Beras untuk Jaga Stabilitas Harga Jual dari Petani


Posted on Rabu, 24 Jan 2018 12:07 WIB


ICMI Dorong Kenaikan HPP Beras untuk Jaga Stabilitas Harga Jual dari Petani

Jakarta (ICMI Media) - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP). ICMI menganggap, dengan kenaikan HPP dapat menjaga harga jual dari petani tidak anjlok ketika beras impor telah terlaksana dan masuk ke Tanah Air.
 
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum ICMI Prof DR Ir Herry Suhardiyanto, di Jakarta, Rabu (24/1), pada diskusi media Dialektika ICMI: Solusi Masalah Perberasan di Indonesia.
 
Herry menjelaskan, jika impor beras bertujuan untuk ketahanan pangan yang berarti demi kestabilan perekonomian, pemerintah juga perlu memikirkan nasib petani. Karena menurutnya, kebijakan yang menyangkut persoalan nasional harus memikirkan semua pihak, tidak bisa jika hanya pihak tertentu.
 
Guna informasi, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras umum dan premium sebanyak 500 ribu ton mulai Februari tahun ini.
 
Pemerintah telah menjelaskan bahwa impor beras ditujukan untuk memperkuat cadangan beras nasional saat ini. Bukan berarti impor menandakan kini Indonesia kekurangan setok beras.
 
Sedangkan mengenai HPP berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 adalah untuk HPP GKP Rp 3.700/kg, HPP GKG Rp 4.600/kh dan HPP beras Rp 7.300/kg. Pemerintah sempat menaikkan HPP sebesar 10 persen yang berlaku dari 7 Agustus-31 Desember 2017.
 
Herry mengatakan, terkait impor beras,
ICMI mendukung kebijakan pemerintah tersebut. ICMI menilai, keputusan itu merupakan upaya guna meredam gejolak masyarakat mengenai kenaikan harga beras.
 
"Salah satunya dengan instrumen impor beras. Untuk diketahui, kenaikan harga beras atau pangan dapat memicu keresahan sosial berkepanjangan," ujar Herry
 
Sedangkan Sekretaris Jenderal ICMI DR Ir M Jafar Hafsah menyampaikan, pangan merupakan persoalan utama dalam suatu pangan, saat ada kekeliruan dalam mengurusi pangan maka akan menimbulkan polemik dalam negeri.
 
Untuk itu, pemerintah ke depannya sebaiknya perlu mendata dengan akurat mengenai komoditas perberasan nasional sehingga mencegah gaduh terus menerus.
 
"ICMI mendorong supaya pemerintah perlu memperkuat data tentang beras agar tak menimbulkan polemik," ucap Jafar.
 
Selain itu, Jafar mengungkapkan, ICMI mengimbau agar sikap koordinasi antar lembaga yang mengurusi perberasan dan pangan semakin diperkuat agar dapat meredam kecemasan di lapisan sosial masyarakat. Karena menurutnya, negara yang cerdas dan maju adalah negara yang mampu mengurusi pangannya sendiri.


Tags :






Media Terpopuler