ngaji-algibran.png

Arah Kebijakan Energi dan Mineral ke Depan dan Dampaknya untuk Umat

Syahrul Hidayanto 18 May 2017 comments Catatan ICMI
Jakarta, (ICMI Media) - Kunjungan kerja Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama jajaran, Minggu (14/5), dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang turut saya hadiri. Sambil menemani istri yang merupakan staf KESDM.

Sempat pula bertemu Dr Alinda F.M. Zain sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan Jepang, juga kader ICMI Orsat Bogor. Jonan berusaha menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia yang tinggal Jepang.

Pertama, kebijakan pertambangan terkait PT Freeport. Menurut Jonan, saat ini sedang dilakukan negosiasi antara PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Beberapa syarat sudah mulai positif, seperti divestasi lebih dari 50% saham ke Indonesia, perubahan dari kontrak kerja ke izin pertambangan khusus dan wajib membangun semelter selama 5 tahun ke depan dan tiap 6 bulan dievaluasi. 

Kebijakan ini kita sambut baik. Tetapi ada catatan di antaranya, konsistensi kebijakan pemerintah ke depan dan pihak mana menerima manfaat divestasi saham PT Freeport?

Kedua, komitmen menyediakan listrik ke 2500 desa di Indonesia yang belum teraliri. Jonan menyatakan, minimal listrik bisa disediakan untuk lampu penerangan dulu. Selanjutnya ditingkatkan kapasitasnya. Teknologi dipilih memanfaatkan potensi lokal menggunakan mikrohidro maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat. 

Ada catatan kebijakan yang perlu dicermati sebab teknologi ini masih mengandalkan barang impor. Ke depan perlu dibangun industri dalam negeri yang mendukung teknologi ini. Banyak PLTS yang mangkrak karena setelah diserahkan ke masyarakat, tidak mampu memelihara dan menyediakan suku cadang dengan swamandiri. Komponen baterai yang harus diganti menjadi kendala utama, selain suku cadang lainnya.

Ketiga adalah kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah). Jonan menyatakan, PLT Sampah tidak ada subsidi. Semua dijalankan dengan mekanisme pasar bisnis to bisnis melalui perhitungan adcost dan tambahan margin untuk insentif penyedia jasa. Kebijakan ini memang harus dipertimbangkan juga sebab PLT Sampah tidak hanya menyasar energi, tetapi ada efek kebersihan lingkungan yang menjadi tujuan lainnya.

Keempat, kebijakan mencabut subsidi pengguna listrik 900 watt. Jonan menyatakan, pengguna listrik kapasitas 900 waat sekitar 23 juta orang dan yang amat butuh energi hanya sekiat 10 persen. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan mencabut subsidinya. Sedang yang 10 persen dari 23 juta pelanggan di subsidi semacam KJS Energi. Dampak terhadap rakyat mungkin akan terasa ke pengguna listrik 900 watt yang memang sebenarnya tidak mampu.

Kelima, kebijakan prioritas energi baru dan terbarukan. Saat ini Geothermal, PLTS, Mikrohidro dan PLT Sampah terus dikembangkan. Sedangkan Bioenergi dari Biomassa menjadi prioritas selanjutnya dan prioritas terakhir adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Jonan menyatakan, kunjungannya ke Jepang dengan membawa semua Dirjen terkait, termasuk Staf Ahli Presiden Rahmat Gobel, Jusman Safei Jaman dan lainnya untuk memberi pesan ke Jepang bahwa Indonesia serius bermitra di bidang energi. Ditulis oleh: Joko Widodo. (Pengurus Departemen Iptek dan Kominfo ICMI/Mahasiswa Doktoral Graduate School Science and Engineering Chiba University, Jepang)

Artikel Terkait

Anies Baswedan yang saya kenal

Syahrul Hidayanto 4 April 2017

Mellenium Otak dan Peradaban Indonesia

Syahrul Hidayanto 4 April 2017

Imam Shamsi Ali: The American Way

Syahrul Hidayanto 27 March 2017

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id atau redaksi@icmi.or.id . Untuk kerjasama iklan bisa kirim ke iklan@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved