iklan-baner-euro.gif

JK: Investasi Freeport dan Kepentingan Nasional RI Harus Dijaga

Chamid Riyadi 17 February 2017 comments ICMINews
Jakarta, (ICMI Media) - Kegiatan operasi Freeport di Tambang Grasberg terganggu karena belum bisa mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tetapi belum sampai tahap pemurnian) tembaga. Kapasitas penyimpanan terbatas, stok konsentrat sudah terlalu banyak.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemogokan pekerja di smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) milik PT Smelting Gresik yang biasanya menyerap 40% produksi konsentrat dari Tambang Grasberg.

Mogok kerja ini terjadi sejak 19 Januari 2017 karena masalah Perjanjian Kerja Sama antara pemilik smelter dengan karyawan. Freeport memiliki 25% saham di PT Smelting Gresik, selaku pengelola smelter di Gresik. Sisanya dimiliki oleh Mitsubishi.

Terpaksa produksi konsentrat disetop sejak Jumat, 10 Februari 2017 lalu. Kegiatan operasi di Tambang Grasberg kini benar-benar berhenti.

Dikutip dari laman Medanbisnisdaily.com, terkait masalah ini, Wakil Presiden RI yang juga Ketua Dewan Penasehat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa pemerintah dan Freeport terus bernegosiasi mencari solusi. Pemerintah tak ingin investasi Freeport terganggu, tapi kepentingan nasional juga tak boleh dikorbankan.

"Kalau soal Freeport, kebijakan pemerintah itu adalah bagaimana memadukan kepentingan nasional dan keberlanjutan investasi. Kepentingan nasional tentu ada lapangan kerja, income negara, dan ekonomi daerah. Kepentingan ini juga harus baik, untuk mengetahui bahwa kepentingan investasi juga harus menguntungkan. Nah yang dirundingkan, bagaimana suatu investasi tetap diuntungkan namun juga memiliki kepentingan nasional yang lebih baik, karena itu letaknya antara lain di pajak dan tenaga kerja," kata JK saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Berdasarkan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah, Freeport dapat mengekspor konsentrat jika bersedia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport tak bersedia karena IUPK dinilai tidak memberikan kepastian hukum untuk investasi jangka panjang, pajaknya dapat berubah-ubah.

JK mengatakan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan masalah stabilitas yang diinginkan oleh Freeport. Dirinya yakin ini bisa segera selesai. Kepentingan Freeport tak bisa dikesampingkan. "Pajak memang sedang berunding, saya yakin bisa diselesaikan," tegasnya.

Tapi di sisi lain, kepentingan negara juga harus diutamakan. Sebagai investor terbesar di Papua, Freeport diminta tak hanya mengedepankan kepentingannya saja, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) itu juga harus lebih banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan.

"Jangan lupa bahwa Freeport adalah investasi terbesar di Papua. Kita memberikan dana yang besar ke Papua itu bisa mencapai Rp 80 triliun setahun. Jadi kalau selama ini, dengan keadaan hari ini, Freeport hanya membayar pajak Rp 5 triliun, itu jauh dari kebutuhan kita. Karena itu Freeport harus lebih besar porsinya, dan di situlah kita bicara soal kepentingan nasional," tutupnya.*** (T/CH)

Artikel Terkait

KOMENTAR

LEAVE A RESPONSE

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved