iklan-baner-euro.gif

Menghormati Fatwa MUI

Chamid Riyadi 18 January 2017 comments Catatan ICMI
Jakarta, (ICMI Media) - Benarkah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI ) berimplikasi luas dan memberikan dampak pada stabilitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)? Benarkan fatwa MUI dapat berpengaruh ke sistem hukum yang ada di Indonesia? Apakah fatwa MUI itu hukum positif?

Inilah pertanyaan yang muncul di ranah publik belakangan ini.  Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan fatwa MUI memang bukan hukum positif. Tapi fatwa MUI banyak juga yang diserap menjadi hukum positif.  Menurutnya, ketika fatwa itu diserap jadi hukum positif, dia menjadi hukum positif.

Para ulama menyebutkan, fatwa yang dikeluarkan MUI itu hanya untuk dipatuhi oleh umat. Fatwa merupakan kewenangan MUI, tidak boleh ada yang mencampuri. Sementara itu untuk melaksanakan dan untuk menegakkannya, fatwa tidak boleh menggunakan aparatur negara.

fatwa itu berfungsi membimbing umat Islam supaya terhindar dari masalah-masalah yang tidak tercantum dalam Alquran atau hadis. Maka harus diakui, selama ini umat Islam masih mematuhi fatwa yang dikeluarkan para ulama itu.  

Pasalnya, MUI sebelum mengeluarkan fatwa tentu saja sudah mempelajari, dan melakukan pengkajian secara mendalam, serta menghitung dampaknya di masyarakat. Fatwa juga melalui kajian komprehensif. Kajian yang dimaksudnya dapat dilakukan melalui makalah dari para ahli sesuai dengan masalah yang akan dibuatkan fatwa. Jadi ada prosedurnya, tidak hanya asal mengeluarkan fatwa.

MUI juga sudah mempertimbangkan aspek sosialnya. Misalnya bagaimana umat Islam harus bersikap dan berprilaku. Umat juga meyakini,  dalam membuat fatwa, MUI sudah bekerja secara proporsional karena MUI tidak pernah mengatakan bahwa fatwanya wajib ditegakkan oleh umat maupun oleh negara. Silakan umat Islam laksanakan sendiri.

Kita mengingatkan umat Islam untuk menjadikan fatwa MUI itu sebagai salah satu sarana untuk mengatur sikap dan prilaku dan hanya untuk sebagai batasan-batasan toleransi. Fatwa   jangan dijadikan sebagai pendorong melakukan kekerasan dan menciptakan gangguan keamanan.

Fatwa itu merupakan urusan internal masing-masing lembaga keagamaan. Apapun alasannya, semua pihak harus menghormati karena ini masalah internal umat Islam. Negara tidak perlu ikut campur urusan internal umat, fatwa internal di gereja Kristen, tidak perlu pejabat negara ikut campur.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, MUI mengakomodir ormas-ormas Islam sekaligus memperjuangkan serta menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem berbangsa dan bernegara.

Tito menuturkan MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Namun belakangan ini, fatwa MUI berimplikasi luas dan memberikan dampak pada stabilitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dapat berpengaruh ke sistem hukum yang ada di Indonesia.

Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Assidiqie mengingatkan, negara jangan terlalu reaktif dengan adanya fatwa MUI, toh fatwa itu bukan merupakan rujukan hukum positif. Jadi fatwa MUI itu harus dihormati, tak perlu dipertentangkan, apalagi disebut sudah mengganggu ketertiban

Karena fatwa itu hanya untuk mengatur sikap dan prilaku umat Islam, tentu tidak ada dampaknya, misal terhadap aksi unjuk rasa maupun aksi kekerasan lainnya. Kalau pun ada aksi atau gerakan, hal itu merupakan inisiatif masyarakat  yang melihat adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Jadi gerakan-gerakan itu tidak ada hubungannya dengan fatwa.

Dikutip dari laman Harianterbit.com, sekali lagi kita mengingatkan, fatwa MUI menjadi urusan pribadi umat Islam dalam menjalankannya. Urusan kesadaran masing-masing pribadi di internal umat Islam.  

Kita mengingatkan umat Islam untuk menjadikan fatwa MUI itu sebagai salah satu sarana untuk mengatur sikap dan prilaku dan hanya untuk sebagai batasan-batasan toleransi. Fatwa   jangan dijadikan sebagai pendorong melakukan kekerasan dan menciptakan gangguan keamanan.

Fatwa MUI harus dihormati karena merupakan urusan internal masing-masing lembaga keagamaan. Lalu umat secara pribadi melaksanakannya. Kita menyimpulkan,  fatwa MUI tidak pernah berdampak pada stabilitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Jika ada umat yang melakukan kekerasan dan gangguan keamanan pasca fatwa MUI dikeluarkan, itu tidak ada kaitannya dengan isi fatwa, karena pelakunya sudah menyimpang. Dan tentu saja pelaku kekerasan menjadi urusan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera.*** (T/CH)

Artikel Terkait

Anies Baswedan yang saya kenal

Chamid Riyadi 4 April 2017

Mellenium Otak dan Peradaban Indonesia

Chamid Riyadi 4 April 2017

Imam Shamsi Ali: The American Way

Chamid Riyadi 27 March 2017

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved