iklan-baner-euro.gif

​MUI, GNPF MUI dan Umat Islam

Syahrul Hidayanto 14 December 2016 comments Artikel
Jakarta, (ICMI Media) - Sudah cukup lama sesungguhnya umat Islam Indonesia merindukan hadirnya kepemimpinan yang mewakili umat secara komunal. Selama ini kepemimpinan umat cenderung menjadi parsial, karena yang ada adalah kepemimpinan satu ormas, kepemimpinan parpol dan kepemimpinan lembaga atau perusahaan muslim. Kepemimpinan umat selama ini belum bisa menggerakkan sebagian besar umat Islam secara berjamaah.

MUI sebagai wadah berhimpunya para ulama dari ormas-ormas Islam selama ini telah menjadi wadah berkumpul para ulama untuk membincang dan memutuskan fatwa keagaamaan bagi umat Islam di Indonesia.  Namun entah kenapa, selama ini perannya dirasakan cenderung pada wilayah fiqhiyah (syariah) dan tidak dirasakan sebagai lokomotif dalam menggerakkan umat.  Entah karena gaya MUI yag diperankan selama ini memang terasa marjinal atau karena banyak umat Islam yang sudah kecewa terhadap MUI.
Sehingga dalam beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya mulai disuarakan agar MUI meningkatkan perannya dalam kaitan hubungan dengan ormas-ormas Islam. MUI diharapkan menjadi majelis syura bagi seluruh (sebagian besar) ulama di Indonesia. Bahkan pada beberapa kesempatan Kyai Ma’ruf Amin (sekarang Ketua Umum MUI), mengungkapan agar MUI bisa menjadi “Imamah Institusionaliyah” bagi umat Islam di Indonesia. Namun harapan itu lagi-lagi belum terwujud.

Sampai kemudian terjadi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (BTP) pada tanggal 27 september 2016, saat menyampaikan pidato di Kepulauan seribu. Dalam kasus ini MUI mengeluarkan keputusan yang kemudian ramai disebut sebagai Fatwa, dimana MUI memutuskan telah terjadi penistaan agama dalam pidato BTP di Kepulauan Seribu itu. Kasus ini kemudian melahirkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Tuntutan GNPF MUI sangat jelas agar BTP segera dipenjarakan. 

Untuk menyuarakan tuntutan ini, GNPF MUI menggalang aksi massa pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan mendatangi Balaikota dan Bareskrim Polri. Tidak cukup dengan aksi tersebut, GNPF MUI juga menggalang aksi massa kedua yang kemudian terkenal sebagai Aksi 411 yang mengumpulkan massa di Istiqlal, kemudian bergerak menuju istana presiden meminta agar BTP segera ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintah melalui Wakil Presiden dan Menkopolhukam menjawab akan segera memproses secara cepat dan menangani kasus ini secara profesional.

Selang dua minggu dari aksi 411, BTP dinyatakan tersangka oleh kepolisian, namun tidak ditahan.  GNPF MUI pun memutuskan untuk melakukan aksi berikutnya yang disebut Aksi 212. Aksi 212 direncanakan dengan melakukan sholat jumat sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, disertai zikir dan doa. Keputusan aksi 212 yang diambil oleh GNPF MUI, membuat kepolisian meradang. Kepolisian pun menabur ancaman akan melakukan tindakan tegas dan menangkap siapapun yang melawan kepentingan umum. Selang beberapa hari kemudian kepolisian juga menyebar pamlet di jakarta agar masyarakat tidak ikut aksi 411.

Keputusan Aksi 212 bukan hanya menimbulkan kegelisahan di kepolisian, tapi sejatinya juga telah menggelisahkan para pimpinan MUI. Kegelisahan itu tercermin dari merebaknya isu halal dan haramnya sholat jumat di jalanan dan juga rencana berlepas tangannya kelembagaan MUI dari Aksi 212. Menyikapi hal ini, para pimpinan GNPF MUI dengan lincah sowan ke sana kemari untuk memuluskan Aksi 212. Akhirnya,  setelah serangkaian silaturahmi dan diskusi, terjadi pertemuan MUI dan kepolisian yang menyepakati bahwa Aksi 212 tetap berjalan dengan pemindahan tempat di Monas. Belakangan pemindahan tempat ini sesungguhnya tidak mengurangi melubernya jamaah ke jalan Thamrin dan jalan-jalan disekitarnya. 

Sebagaimana kita ketahui, akhirnya Aksi 212 berjalan dengan massa yang menurut banyak orang mencapai 7 juta jamaah. Ini jumlah jamaah yang lebih besar dari pada jamaah haji sekalipun. Bahkan Presiden, Wakil Presiden dan banyak pejabat negara juga ikut hadir pada Aksi 212 ini. Meskipun Aksi 212 lebih banyak diisi ritual peribadatan, tetapi pesan utama aksi ini tetap yaitu Tangkap dan Penjarakan Sang Penista Agama.

Melewati Aksi 212 yang dianggap sangat fenomenal dalam sejarah umat Islam Indonesia dan dunia, diam-diam umat Islam mulai bersimpati dengan sepak terjang GNPF MUI. Pada Umat Islam seperti muncul kegairahan untuk bersatu dan berjuang membela kepentingan Islam dan umat Islam. Umat Islam seperti tersadarkan dari mimpi panjangnya, bahwa umat Islam kalau digerakkan dengan landasan Iman bisa menjadi kekuatan yang sangat besar.  
Kini mulai bermunculan isu-isu tentang memenangkan kekuatan umat Islam. Dari mulai pemindahan rekening dari bank konvensional ke bank syariah, boikot televisi dan koran tertentu, serta boikot roti tertentu adalah sejumlah kecil isu yang mengemuka yang ingin diperjuangkan umat. Bukan hanya soal ekonomi, kini GNPF MUI juga menggerakkan sholat subuh berjamaah di masjid sebagai bagian dari menyusun kekuatan umat. Tidak tertutup kemungkinan akan muncul isu dan bentuk gerakan baru dari konsolidasi sekaligus pengembangan kekuatan umat Islam ini. Umat kini seperti sedang menunggu komando MUI dan GNPF MUI untuk terus berjuang.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah seperti apakah peran dan hubungan antara MUI dan GNPF MUI ke depan ?  Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun GNPF MUI dilahirkan oleh beberapa orang MUI, tetapi MUI dan GNPF MUI bukanlah satu tubuh. Menyamakan isi kepala dua orang saja tidak mudah, apalagi menyamakan pandangan dua organisasi. Idealnya MUI itu berperan seperti pengambil keputusan strategis, sementara GNPF MUI berperan menjadi pelaksana operasionalnya. MUI menjadi Majelis Syura, sementara GNPF MUI menjadi Badan Pelaksana keputusan-keputusan Majelis Syura. 

Gambaran ideal tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri, karena selama ini MUI lebih fokus kepada soal fikih atau syariah saja. Pada kenyataan, isu-isu strategis umat Islam, bukan hanya semata-mata soal fikih, tetapi juga soal akhlaq, dakwah, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Peran kepemimpinan keumatan MUI tidak boleh lagi dibiarkan hanya sebatas soal fikih dan syariah, tetapi harus diperluas kepada seluruh sendi kehidupan umat Islam. MUI harus betul-betul menjadi Majelis Syura umat Islam yang proaktif dalam merespon segala bidang kehidupan umat Islam.
  
Kalau seandainya peran kepemimpinan keumatan MUI ini belum terwujud sepenuhnya, GNPF MUI bisa menjadi “pengumpan” isu-isu yang harus dijawab dan diputuskan oleh MUI. GNPF MUI juga perlu banyak berkomunikasi dan berkonsultasi dengan MUI agar selalu seiring sejalan. Jadi meskipun GNPF MUI memiliki inisiatif dan concern sendiri terhadap isu-isu strategis, tetapi hendaknya isu dan gerakan yang digelindingkan oleh GNPF MUI tetaplah sesuatu yang dapat “diakomodasi” atau selaras dengan visi dan misi MUI.
a
MUI dan GNPF MUI harus dijagar agar tidak tercipta konflik dan friksi. Sebab kalau itu terjadi akan menciptakan perpecahan dan pelemahan lagi di antara umat Islam. Teramat mahal nilainya momentum yang sangat baik ini, jika kemudian justru dilemahkan dengan ketidakmampuan melakukan interaksi dan menempatkan diri dalam bingkai kekuatan umat Islam saat ini, secara menyeluruh.

Wallahu A’lam

Ahmad Juwaini
Mantan Presiden Direktur Dompet Dhuafa

Artikel Terkait

​Laju Dunia Global dan Islam

Syahrul Hidayanto 11 August 2017

Rahasia Kecerdasan BJ Habibie

Syahrul Hidayanto 23 March 2017

Nasehat Untuk Bangsa

Syahrul Hidayanto 31 October 2016

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id atau redaksi@icmi.or.id . Untuk kerjasama iklan bisa kirim ke iklan@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved