ngaji-algibran.png

Kebersihan Pejabat Publik

Redaksi 21 March 2016 comments Artikel

(ICMI Media) - Akhir-akhir ini jelang Pilkada DKI banyak berseliweran postingan ikhwal kebersihan calon Gubernur. Bagaimana kita melihatnya dari perspektif Jabatan Publik.?

Siapakah pejabat publik? Mereka itulah yang melaksanakan jabatan dengan biaya produksi (kerja, rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain) dan konsumsi (makan, minum, penginapan, dan lain-lain) berasal dari dana publik (APBN, APBD).

Berdasarkan eselonisasi, pejabat publik terdiri dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Secara sebutan pejabat publik ada yang jadi lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, presiden.

Pejabat publik ada di lingkungan sipil, militer, kepolisian, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan komisioner.

Semakin tinggi jenjang pejabat publik semakin besar dana publik yang digunakan untuk biaya produksi dan konsumsinya. Disamping gaji, ada rumah dinasnya  berikut biaya operasional termasuk untuk pembantu, satpam, tukang kebun. Ada mobil dinasnya termasuk sopir, ajudan, dan uang bensinnya.

Kalau bepergian atau kunjungan, mereka bawa rombongan bahkan kadangkala anggota keluarga. Semua biayanya dibebankan ke dana publik juga.

Untuk soal kebersihan, ada sejumlah pejabat publik yang tidak korupsi dan anti korupsi. Tetapi, jika ongkos produksi dan konsumsinya masih menggunakan dana publik, tak pelak mereka tetap makan uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan retribusi. Kecuali mereka menolak untuk memakai dan atau memakannya dan lebih sudi merogoh uang sendiri.

Oleh karena mereka memakai dana publik, sudah menjadi kewajibannya melayani publik dengan berbagai prestasi dan terobosan. Justeru jika mereka tidak berbuat apa-apa, harus malu sama rakyat yang telah memberinya gaji, fasilitas, dan biaya konsumsi.

Mengingat "kehidupan" mereka didanai publik, pejabat publik sudah sepantasnya juga rendah hati pada rakyat. "Prestasi" yang dibuatnya sesungguhnya bukan prestasi. Tetapi sesuatu yang harus dibuatnya di hadapan rakyatnya. Kalau mereka merasa berusaha bersih dan merasa bersih, hendaknya bertanya terus pada diri sendiri  apakah masih "memakan uang rakyat"? Bolehlah bekoar-koar bersih jika sudah tidak memakai lagi uang rakyat untuk biaya konsumsinya; syukur-syukur juga untuk biaya produksinya.

Para pejabat publik, sekali lagi mungkin sekali tidak korupsi dan anti korupsi. Tetapi untuk benar-benar bersih, kiranya bukan perkara mudah. Hanya dan hanya jika mereka yang membebaskan diri (tidak menggunakan dan tidak memakan) dana publik untuk biaya produksi dan konsumsinya. (**)


Oleh: Prof Dr Ibnu Hamad M.Si,  Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Masjid Kampus juga sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia

Editor : Imam Santoso

Artikel Terkait

Islam Memerangi Rasisme

Syahrul Hidayanto 22 August 2017

​Laju Dunia Global dan Islam

Syahrul Hidayanto 11 August 2017

Rahasia Kecerdasan BJ Habibie

Syahrul Hidayanto 23 March 2017

​MUI, GNPF MUI dan Umat Islam

Syahrul Hidayanto 14 December 2016

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id atau redaksi@icmi.or.id . Untuk kerjasama iklan bisa kirim ke iklan@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved