ngaji-algibran.png

Bisnis Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Redaksi 30 March 2016 comments Artikel

Jakarta, (ICMI Media) - Setelah dipicu demo antara pengemudi taksi konvensional yang berakhir ricuh, diskusi viral hari-hari belakangan ini didominasi dengan topik “bisnis transportasi online”. Beragam pendapat dikemukakan; dari keluhan masyarakat yang terganggu aktifitasnya akibat demo, pro kontra business ini, komentar tentang sikap pemerintah yang tidak satu suara, dan tidak lupa suara pengamat dan akademisi yang tulisannya tersebar viral yang seringkali dijadikan hujjah dalam berargumentasi.

Kenyataaannya, aplikasi digital ini dipersepsikan begitu tinggi; suara mainstream mengatakan kehadiran bisnis berbasis aplikasi online ini dipuji sebagai  penanda era bangkitnya digital crowd business, solusi jenius yang menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah dan nyaman, bahkan menjadi makin murah dengan berbagai program promonya, membuka lapangan kerja baru (tapi lupa, bisnis ini juga berpeluang mematikan yang lainnya) dan masih banyak lagi komentar pujian lainnya. Sebaliknya bagi suara yang berseberangan, dianggap kalah bersaing tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan jaman, gaptek, pemalas yang gagal mensikapi era inovasi atau  tidak mampu melihat kebutuhan pasar yang terus berkembang. Lucunya lagi bahkan ada yang berkomentar demo yang terjadi telah menjatuhkan reputasi Indonesia sebagai negara besar.
 
Dari fenomena diatas,  timbul tiga pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu:

  1. Bagaimana sesungguhnya busines model aplikasi online ini?.

  2. Benarkah aplikasi online memberikan keunggulan komparatif yang signifikan pada penurunan harga seperti yang diklaim selama ini?.

  3. Bagaimana respon pasar terhadap kemunculan bisnis ini?

 
Saya ambil contoh Uber yang telah mapan duluan dibandingkan jenis transportasi sejenisnya. Uber ini mengklaim dirinya sebagai perusahaan multinasional transportasi online, didirikan di US tahun 2009 dengan kantor pusatnya di San Francisco, California; dan mulai melakukan penetrasi pasar international tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi dengan menggunakan Uber mobile app, yang bisa dimanfaaatkan konsumen melalui smartphone untuk memesan kendaraan  serta mengantarkan ke tempat yang dituju; ringkas dan canggih. Sopir Uber bukan pegawai Uber tetapi  hanya diikat dalam akad "kemitraan"; menggunakan kendaraan pribadinya sebagai sarana operasionalnya dengan pembagian pendapatan sebesar 80% dari setiap transaksi yang dijalankan, sementara sisanya 20% menjadi hak Uber. Uber dalam menentukan tarifnya, memberlakukan tarif premium "Uber Surge Pricing", tergantung jam sibuk, ketersedian kendaraan, rute dan tingkat kemacetan. Sangat jelas Uber menggunakan prinsip dasar kapitalis dalam menekan cost dan pricing.
 
Dibalik cerita kesuksesannya, ternyata Uber mengalami banyak penolakan didalam negerinya seperti di Oregon, Virginia, Illinois, Nevada, New York, dan lain-lain; bahkan negara bagian California tempat cikal bakal bisnis ini, juga memberikan berbagai batasan atas beroperasinya Uber, bahkan melakukan penuntutan hukum pada tahun 2014 atas pelanggaran California Laws dalam hal customer protection from fraud and harm. Sementara di New York, Uber-taxi tidak diijinkan beroperasi dengan alasan pricing model yang ditawarkan dinilai tidak transparan, bisa berubah sesuai kesepakatan dan secara teratur berubah mengikuti "Uber Surge Pricing". Pemerintah lokal hanya memperbolehkan jenis Uber X dan Uber Black dimana sopirnya bekerja full-time, memiliki lisensi dan diwajibkan membayar $5.000 masing-masingnya untuk asuransi yang harus dimilikinya.
 
Penolakan ternyata bukan hanya terjadi di dalam negerinya tapi juga menyebar ke banyak negara Eropa, Amerika Utara, Asia, juga beberapa negara di Afrika. Sebut saja, seperti German, UK, Spanyol, Perancis, Finlandia, Canada, Hongkong, Jepang,Philipinna, Malaysia dan masih banyak lagi, yang melarang atau melakukan pembatasan terhadap keberadaan Uber.  

Penolakan ini rata-rata didasarkan atas alasan legalitas dari Uber yang bertentangan dengan yuridiksi negara tersebut, pelanggaran atas perlindungankonsumen juga unfair pricing atas harga murah yang ditawarkan sesungguhnya karena tidak memasukan komponen biaya produksi seperti bensin, maintenance, asuransi penumpang, asuransi kesehatan dan pensiun bagi pengemudinya serta tidak membayar pajak. Uber diberbagai negara juga kerap terkena kasus hukum, seperti yang terjadi di Perancis, dua eksekutif Uber dijatuhi hukuman lima tahun dan denda karena melakukan “illicit taxi service” bahkan perusahan tersebut juga dikenakan denda sebesar €1.5m atau sekitar $1.7m.
 
Hal lain yang menarik adalah penolakan ini ternyata justru pada negara-negara yang sebenarnya karakter masyarakat, regulasi dan teknologi sudah mapan dan lebih siap dengan bisnis inovasi ini. Apakah kemudian ini menjadi tanda bahwa aplikasi online ini tidak memberikan keunggulan komparatif?

Kasus yang terjadi di Perancis dan Jepang patut dicermati. Di Perancis, sesungguhnya G7 sebagai taksi utama negara tersebut sudah mengikuti strategi Uber dengan menerapkan aplikasi online dari tahun 2012, tetapi tetap saja tidak bisa mampu memberikan harga semurah yang diberikan oleh Uber. Secara cateris paribus, harusnya dengan menggunakan aplikasi yang sama, maka hasilnyanya pun harus sebanding.

Yang terjadi di Jepang lebih dramatis lagi. Hadirnya Uber pada tahun 2013 ditanggapi serius oleh Nihon Kotsu, perusahaan taxi terbesar di Jepang dengan meluncurkan app baru yang diberi nama “Line Taxi”. Persaingan yang terus meruncing, kemudian juga memaksa Tokyo Hire-Taxi Association meluncurkan mobile app service yang lebih canggih yang memungkinkan konsumen terhubung dengan 6.500 taxi di sentral kota Tokyo. Tapi pada akhirnya dengan memperpertimbangan iklim yang semakin tidak sehat, menteri perhubungan Jepang, meminta Uber untuk menghentikan operasinya di Fukouka. Dari dua contoh ini, terbukti bahwa apa yang diklaim tentang keunggulan komparative aplikasi online ini sebagai penyebab rendahnya harga yang ditawarkan, ternyata terbantahkan. Harga rendah yang ditawarkan selama ini karena Uber tidak memasukkan komponan biaya produksi dan pajak kedalamnya. Uber tidak menanggung resiko dan semuanya dibebankan kepada pengemudinya. Terjawab sudah ketiga pertanyaan diatas.
 
Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia, ternyata kehadiran bisnis digital ini juga menimbulkan pro dan kontra yang eskalasinya terus meningkat hingga meletus menjadi demo yang berakhir ricuh kemarin. Bila tidak ditangani dengan baik, bisa jadi berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial lebih besar. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dari seluruh stakeholder menyikapi hal ini. Bagi Uber, Grab dan Gojek, bersainglah secara sehat, accountable dalam berbinis, transparan dalam harga  dan patuhi yuridiksi negara yang berlaku. Jangan sampai tuduhan miring bahwa bisnis ini adalah sekedar "PONZI SCHEME" atau malah "Cloning ala SAMWER Brothers" terbukti.
 
Bagi pengemudi UBER, GRAB and Gojek, jangan pula anda girang berlebihan ketika anda membawa pulang Rp 7-10 juta sebulan.  Mulailah jeli berpikir bahwa penghasilan besar itu sebandingkah dengan seluruh cost dan resiko yang anda tanggung?. Perusahaan anda sesungguhnya tidak lebih hanya sebagai broker dan melepaskan resiko  ada pada pundak anda; sebaliknya mendapatkan 20% dari setiap transaksi yang anda dapatkan. Anda harus perhitungkan berapa sesungguhnya pendapatan bersih anda, setelah dipotong bensin, cicilan smartphon, maintenance, depresiasi, maupun asuransi kendaraan (hibrid=pemakain personal dan komersial) yang tentunya lebih mahal biayanya.  Dan karena anda sesungguhnya adalah pekerja mandiri maka anda tidak akan mendapatkan asuransi kesehatan, cuti yang dibayar, THR, apalagi berharap pensiun. Posisi anda yang hanya sebagai mitra, membuat anda juga  tidak bisa menuntut maupun berada pada bargaining position yang seimbang ketika kemudian Gojek secara sepihak menurunkan tarif dari Rp 3000/km menjadi Rp 2500/km, atau memberlakukan sistem bonus point baru yang memperkecil pendapatan anda.  Anda jangan pula tutup mata dengan kenyataan ketika salah satu teman anda tiba-tiba diputus kemitraannya tanpa alasan yang jelas. Begitulah kenyataan sering tidak seindah yang digembar gemborkan. Waspadalah itu.

Sebaliknya bagi perusahaan dan pengemudi konvensional, jadikan moment ini sebagai cambukan untuk perbaikan , bergerak lebih maju dan berjamaah melakukan perubahan. Contoh teman anda di Jepang yang berhasil melakukan "quantum leap" dengan adanya pesaing ini.
 
Bagi konsumen, memperoleh harga yang murah dengan servis yang memuaskan tentu menjadi sebuah dambaan yang lumrah. Tetapi harus diingat bahwa sebuah bisnis, tentu selalu bertujuan mencari untung. Tidak mungkin misalnya perang tarif antara Gojek dengan memberikan Rp 10,000 untuk maksimal 25 km sementara  tetap dengan membayar penuh kepada sopir Gojeknya, dan  Grabbike Rp 1500/km; berlangsung terus menerus. Sebagai seorang konsumen yang rasional, anda harus bisa melihat bahwa paket murah yang sebenarnya irrasional secara hitungan ekonomi, bertujuan untuk merebut pasar, mematikan gerak kompetitor sehingga akhirnya mereka bisa mendikte pasar dan menangguk untung besar atas investasi yang sudah mereka keluarkan. Kedengarannya ini kejam, tapi sebagai  bagian dari industri kapitalis hal ini adalah sangat wajar, dan anda harus siap menghadapinya. Jangan heran ketika mereka telah memonopoli pasar, anda mungkin suatu saat akan dikenakan tariff premium 5 kali lipat, jauh lebih mahal dari tariff konvensional yang sekarang mungkin kita cemooh sebagai tidak pandai bersaing. Keinginan kita untuk mendapatkan harga murah, juga jangan sampai mematikan rasa keadilan kita terhadap sesama; jangan sampai si fulan sopir ojek di pangkalan yang mungkin juga tetangga kita akhirnya berhanti menjadi tukang ojek karena pilihan kita bergeser. Jangan sampai terulang cerita si fulanah warung sebelah kita, gulung tikar karena tidak sanggup bersaing dengan Alfa mart karena pilihan kita belanja di sana untuk mendapatkan harga murah dan kenyamanan. Pada akhirnya akan lebih bijaksana kalo kita dorong kedua belah pihak supaya berkompetisi sehat, karena itu sesungguhnya yang akan menjamin "sustainability of fair pricing".
 
Dan bagi pemangku kebijakan di negeri ini. Duduklah bareng dan pahami bisnis ini dengan hati-hati, kemudian mencari solusi untuk menjamin keadilan serta kebaikan bagi seluruh anak bangsa; daripada hanya sekedar menyalahkan dan berebut panggung. Ketahanan ekonomi nasional dan kedaulatan bangsa dipertaruhkan. Karena itulah, kebijakan dan ketegasan anda ditunggu, bekerjalah dengan hati nurani. Bila anda mengijinkan transportasi online ini beroperasi, adillah memberikan perlakuan dan rambu-rambunya. Sebaliknya bila anda menghentikan operasionalnya, jangan bimbang dan takut, karena banyak negara-negara maju yang seharusnya jauh lebih siap, ternyata dengan berbagai pertimbangan, akhirnya memilih seperti yang anda pilih juga. Anda tidak sendirian.
 
Dan yang terakhir bagi para pengamat dan akademisi, cerdaskan bangsa kita dengan mengajarkan bukan hanya kulitnya, sekedar sisi baiknya tapi  juga segala resiko yang ada didalamnya dari inovasi tersebut.  Karena sesungguhnya integritas atas kejujuran dan ketidakterpihakan atas kepentingan, adalah kunci dari kualitas anda sesungguhnya.
 
Doha, 26 Maret 2016
 
Oleh: Indria Ernaningsih, Pengurus ICMI Orsat Qatar Bagian Pengembangan Sumberdaya Perempuan

Editor: Imam Santoso

Artikel Terkait

Islam Memerangi Rasisme

Syahrul Hidayanto 22 August 2017

​Laju Dunia Global dan Islam

Syahrul Hidayanto 11 August 2017

Rahasia Kecerdasan BJ Habibie

Syahrul Hidayanto 23 March 2017

​MUI, GNPF MUI dan Umat Islam

Syahrul Hidayanto 14 December 2016

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id atau redaksi@icmi.or.id . Untuk kerjasama iklan bisa kirim ke iklan@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved