iklan-baner-euro.gif

Ketua Umum ICMI: Pembangunan Desa bukan Pembangunan di Desa

Redaksi 19 February 2016 comments Desa Emas

Jakarta, (ICMI Media) - Seiring digelontorkannya anggaran untuk pembangunan desa, perlu ada kajian yang lebih menyeluruh, terutama soal kesiapan struktur masyarakat desa. Demikian sebut Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqe saat penutupan Rapat Kerja Nasional ICMI, di Menara 165, Jakarta (10/2/16).

“Perlu ada kajian yang lebih menyeluruh tentang desa. Ini soal serius, karena dananya besar sekali. Akan mengalir uang banyak sekali ke desa-desa, sementara struktur masyarakat desa belum tentu siap, termasuk soal kelembagaan, Institusi politik, ekonomi, dan sosial. Jadi harapannya, bagaimana ICMI membantu ekspertis, dengan konsep dan jaringan konsultan membangunan desa yang harus kita siapkan,” jelasnya.  

Satu Desa Satu Badan Hukum
Kajian komprehensif tersebut, lanjut Jimly, bukan hanya dari institusi keuangannya saja. ICMI memiliki program Satu Desa Satu BMT/ Baitul Maal wat Tamwil (SDSB), hal ini bagus sekali dan perlu diperkuat dengan kualitas kelembagaannya, sinergi dengan pemerintah daerah,  dan yang paling penting menentukan siapa saja yang layak memanfaatkannya. 

“Ini bagus sekali, tapi BMT itu instrumen keuangan, hanya salah satu. Membangun desa juga ada kualitas kelembagaan, pemerintah daerah, kebudayaan, potensi, dan yang paling penting: yang akan memanfaatkan uang itu nanti, calon-calon pengusaha kreatif, siapa? Jangan nanti yang memanfaatkan uangnya orang dari kota lagi. Desa lalu kembali menjadi tempat saja. Itu namanya pembangunan di desa bukan pembangunan desa. Kita mau pembangunan desa bukan pembangunan di desa,” tandasnya.  

Untuk itulah, kita melihat desa sebagai suatu yang menyeluruh, karena kita sedang membangun sebuah desa madani, seperti saat Rasulullah membangun Madinah. 

“Salahsatu  yang perlu diperhatikan yaitu melihat desa sebagai suatu yang komprehensif. Kita sedang membangun sebuah desa madani. Seperti Rasulullah membangun Madinah. Komprehensif dengan perdagangan, institusi politik, dsb,” imbuhnya. 

Jimly mencontohkan perkembangan desa di Amerika serikat di mana kini sejumlah desa disahkan menjadi badan hukum dan memiliki konstitusinya sendiri. 

“Banyak negara maju sekarang sudah habis itu desa, tinggal menjadi tempat pariwisata saja. Tapi ada 560 desa di Amerika, desa adat, tribal village. Yang menarik adalah sejak 1827 mereka berusaha untuk membuat konstitusi desa, seperti Cherokee Nation, tapi oleh orang Amerika dianggap ingin bikin negara dalam negara. Sesudah satu abad, pada akhir abad ke-19, Amerika makin maju, konstitusi Cherokee Nation disahkan. Selanjutnya, sebanyak 320 desa di Amerika sudah berkonstitusi. Desa-desa itu disahkan menjadi badan hukum. Satu desa satu badan hukum, namanya Corporate Charter,” ungkapnya. 

Berbeda dengan di Indonesia, desa kita memiliki koperasi namun dianggap tidak berhasil, lalu dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tapi menurut Jimly ini kurang tepat. 

“Itu sudah mulia sekali (dibentuk bumdes-red), tapi menurut saya kurang tepat. Bukan membuat badan usaha yang sekadar instrumen desa, tapi desanya itu sendiri menjadi corporate. Sehingga dia bisa bernegosiasi dalam bisnis. Kalau pengusaha datang ke satu desa mau buka perkebunan atau pertambangan, mereka bernegosiasi dengan desa. Maka semua desa yang saya cerita itu kaya semua. Tidak ada kekayaan desa yang mengalir ke luar kecuali rakyat desa menikmati semuanya,” bebernya.   

Selanjutnya, Ketua ICMI terpilih dalam Muktamar VI ICMI di Lombok itu menyampaikan, perlunya juga menumbuhkan  jiwa kewirausahaan dalam pengembangan akademi komunitas di mana sudah diatur dalam undang-undang. 

“Begitu juga agenda untuk kewirausahaan. Bagaimana kita mengembangkan akademi komunitas secara kreatif. Undang-undang sudah mengatur tiap kabupaten ada akademi komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertanyaannya, mungkin tidak akademi itu dimanfaatkan bukan hanya untuk melahirkan tenaga kerja yang sangat terampil tapi juga pemimpin, terutama pemimpin bisnis? Ada kelas entrepreneur, tamat SMA masuk akademi komunitas. Jadi, instrumen yang sudah ada berdasarkan UU ini kita manfaatkan. Itu kan resmi,” pungkasnya. ***L/FS/IS/R1

Artikel Terkait

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved