iklan-baner-euro.gif

Zainulbahar Noor: Tanpa Political Will, Kebijakan Ekonomi Syariah Akan Tumpul

Redaksi 29 October 2015 comments Bank Wakaf

Jakarta, (ICMI Media) - Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bank Wakaf Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Dr. Zainulbahar Noor, MBA, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa tanpa Political Will yang kuat dari Pemerintah, maka dorongan kebijakan ekonomi syariah melalui deregulasi kemudahan akan menjadi tumpul dalam implementasinya.

"Saya berusaha optimis tentang kebijakan ekonomi ke-5 tentang ekonomi syariah, namun jika tidak diikuti dengan political will dan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi, bisnis dan keuangan syariah saya pikir itu akan tetap menjadi jargon semata," tegas Zainulbahar kepada ICMI Media pada Kamis, (30/10).

Pakar Perbankan yang ikut mendirikan Bank Muamalat itu menyatakan, bahwa keberpihakan pada pelaku perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sangat penting terkait Nawacita yang selalu digadang-gadang Presiden Jokowi. "Nawacita itu kan berpihak kepada kaum pinggiran atau orang kecil, maka kalau orientasi dari kebijakan tentang ekonomi syariah semata kepada perbankan syariah konvensional, tentu tujuan itu tak akan tercapai," kata Zainulbahar.

Bahkan perbankan syariahpun, menurut Zainulbahar, sudah terorientasikan kepada aspek komersil. "Kalau sudah begitu, akses keuangan kepada UMKM akan tersingkirkan. Sebab bagi pelaku UMKM, untuk mendapatkan modal bahkan dari perbankan syariah sekalipun hampir tak mungkin," kata Mantan Dubes Indonesia untuk Yordania itu.

Menurut Zainulbahar, jika sudah masuk kriteria perbankan syariah sekalipun mereka akan dituntut untuk memperbesar modal. "Pertanyaannya, kapan bank syariah yang umum itu bisa memperbesar modalnya jika yang dibiayainya adalah mayoritas kalangan UMKM?" kata Zainulbahar.

Karena itu, bank umum syariah juga akan mencari nasabah besar yang tingkat resiko kredit macetnya sedikit ketimbang pembiayaan atas UMKM yang rawan kredit macet. Padahal, komposisi nasabah besar secara statistik dibandingkan dengan UMKM berdasarkan data tahun 2012 hanya sekitar 4.968 unit usaha, sedangkan UMKM berjumlah 56,5 juta unit usaha.

"Tapi secara alokasi modal bagi UMKM, justeru sangat tidak adil. Dari total kredit yang dikucurkan, UMKM hanya mendapat alokasi 14 persen atau sebesar Rp 72, 3 Triliun, jadi sekitar Rp 1,3 juta perunit usaha. Sedangkan usaha besar, mendapatkan Rp 446,8 Triliun atau sekitar Rp 90 Miliar perunit usaha," terang Zainulbahar.

Dari jumlah 56, 5 juta UMKM itu ternyata hampir tidak ada yang mendapatkan layanan bank, demikian ditambahkan Zainulbahar yang turut mendirikan ICMI sejak di Malang itu. 

"Kebanyakan mereka mendapatkan modal usaha, dari pinjaman teman, keluarga atau bahkan rentenir karena tidak ada bank yang mau membiayai usaha mereka dengan resiko kredit macet yang tinggi," kata Zainulbahar lagi.

Karena itu menurutnya, kalau berbicara soal mendorong ekonomi syariah dan tidak ada political will untuk UMKM, maka itu cuma slogan saja. 

"Padahal, UMKM acapkali dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena 97 persen dari tenaga kerja Indonesia berdasarkan data BPS ditahun 2013 sekitar 150 juta. 110 juta lebih, atau 97 persen lebih adalah mereka yang ada di sektor UMKM," tegas Zainulbahar.

Maka, faktanya UMKM inilah yang menahan laju pengangguran di Indonesia. Sebab menurutnya, ketika ekonomi berjalan lamban pastilah usaha besar akan mengadakan pengurangan tenaga kerja, sehingga akan menambah jumlah pengangguran.

"Sedangkan UMKM, warteg misalnya dalam kondisi terberat pun tak pernah memecat karyawannya," kata Zainulbahar. Bahkan menurutnya, UMKM ini turut menyumbang PDB hingga 56,9 persen kepada negara.

Zainulbahar mempertanyakan, bagaimana cara pemerintah mengembangkan ekonomi syariah jika tidak menambah kekuatan modal UMKM dan menjadikan bank lebih ramah pada sektor tersebut. "Sudah bertahun-tahun sejak zaman Soeharto dulu, BI bertekad untuk menjadikan 20 persen kredit untuk UMKM. Tapi kenyataanya, data terakhir menunjukan sebaliknya dimana cuma 14 persen untuk UMKM dan 86 persen untuk usaha besar," katanya.

Perlunya bank khusus UMKM

Meski saat ini Kredit Usaha Rakyat (KUK) sedang digalakan, tapi selama upaya untuk menjadikan UMKM lebih bank-able tidak diusahakan, maka angka keberpihakan bagi UMKM tidak akan beranjak jauh, demikian diungkapkan Zainulbahar. "Tambahan lagi, tidak adanya bank khusus yang melayani UMKM," tambah Zainulbahar.

Faktor rendahnya pendidikan, dianggap Zainulbahar sebagai penyebab mayoritas pelaku UMKM tidak melek perbankan. Mengacu dari data BPS tahun 1992, sekitar 40,58 persen pelaku UMKM tidak sekolah dan tidak tamat SD. Sementara 40,58 persen hanya tamatan SLTP dan hanya 7,46 persen tamatan SLTA sisanya sekitar 0,62 persen diatas SLTA.

"Karena itu, kebanyakan generasi muda saat ini tidak berjiwa enterpreneur. Ada juga diantaranya seperti suku Padang, yang sejak kecil membiasakan anak mereka berdagang sehingga jiwa wirausahanya tumbuh. Tapi itu sedikit sekali, ditambah lagi kurikulum sekolah juga tidak mengajarkan hal itu," kata Zainulbahar.

Hasil kongres umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, menyatakan bahwa realita menunjukan umat Islam Indonesia justeru 'ditinggalkan' oleh sistem ekonomi nasional yang kurang berpihak pada pemberdayaan umat Islam. Akibatnya, potensi ekonomi umat Islam yang sebetulnya sangat besar menjadi terpinggirkan hingga mayoritas umat Islam Indonesia menjadi termarjinalkan.

"Jadi jika menurut pernyataan di KUII VI itu, saat ini tidak ada affirmativ action atau keberpihakan kepada ekonomi umat," jelasnya.

Karenanya, dalam kondisi perbankan yang syariah sekalipun tidak berpihak pada UMKM, maka ICMI membuat proyek unggulan berupa pembentukan Bank Wakaf untuk memberdayakan UMKM tersebut.

"Sumber dana itu berasal dari dana keagamaan berupa Zakat Infak dan Sedekah, yang dihimpun secara khusus bagi pemberdayaan masyarakat," katanya. Menurutnya, dana keagamaan adalah alternatif selain pinjaman luar negeri atau HLN yang bisa diinvestasikan untuk mengembangkan UMKM.

Dana itulah yang akan digunakan oleh bank wakaf, sebagai modal untuk pembiayaan UMKM dengan manajemen perbankan yang berpihak pada rakyat kecil. ***L/IS/R1

Artikel Terkait

KOMENTAR

Posting comments after three months has been disabled.

Situs ICMI ini dikelola secara mandiri oleh Tim Media Center ICMI Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui telepon: +62 21 7994466 atau email di sekretariat@icmi.or.id Selengkapnya

Copyright 2014 ICMI | All Rights Reserved