Home / Berita / Berita Daerah / Icmi Banten Anjurkan Orang Gila Punya Hak Pilih

ICMI Banten Anjurkan Orang Gila Punya Hak Pilih


Posted on Kamis, 30 Nov 2018 11:14 WIB


ICMI Banten Anjurkan Orang Gila Punya Hak Pilih

Banten - Orang gila atau penyandang disabilitas mental diharapkan  tetap diberikan haknya untuk memilih dalam pemilihan Presiden (Pilpres) serta pemilihan Legislatif (Pileg).

Demikian diungkapkan Departemen Riset dan Kebijakan Publik Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten, Eko Supriatno, Selasa (27/11).

Eko menjelaskan, penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu. 

"Sudah sepantasnya KPU sebagai organ dan alat negara mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, yaitu memandang penyandang disabilitas mental sama seperti manusia  lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum. Misalnya dehumanisasi dan powerless," katanya.

Disamping itu, kata Eko, tujuannya agar seluruh penyandang disabilitas mental terdata dengan baik, tidak terlewatkan satupun, maka lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus bekerjasama dengan intansi pemerintah lainnya. 

"Untuk mendata orang gila, KPU harus melibatkan Dinas Sosial. Dan  melalui pemilu 2019, mari kita dorong pemenuhan hak informasi dan hak politik penyandang disabilitas mental serta jauh dari," ujarnya.

Dan terpenting lagi, dalam penyelengaraan hajat demokrasi, kata Eko, ada hal yang jauh lebih penting dari aksesibilitas dalam pemilu bagi penyandang disabilitas, yakni, seberapa jauh pemilu dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas. 

Kata Eko, perspektif atau paradigma masyarakat soal pemilih disabilitas mental harus diluruskan. 

"Sungguh lucu, ada beberapa pihak yang selama ini menertawai dan nyinyir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Itu memperlihatkan kedangkalan dan ketidaktahuan soal gangguan jiwa atau penyandang disabilitas," katanya. 

Di Indonesia sendiri, kata Eko,  memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Aturan atau regulasi itu lanjut Eko, sudah sangat  mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas. Regulasi disebutkan, syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya. 

Artinya, kata Eko, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali. 

"Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan," katanya. 

Kata Eko, hasil riset, kaum difabel masih sedikit menikmati hak politik. Kaum disabilitas belum 100 persen dihargai atau tidak sedikit yang mengalami diskriminasi, maka demokrasi harus menjaminnya. 

Berdasarkan temuan The Asia Foundation, 35 persen lebih tidak  mempunyai akses ke pemilu atau tidak paham akan pemilu. 

"Artinya 35 persen dari penyandang disabilitas yang memiliki hak suara tidak mampu menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014," pungkas Eko.

Sumber: RMOL Banten


Tags : ICMI Daerah






Berita Terpopuler